sultrabisa.com – Malaysia perlu bekerja sama dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan perusahaan yang diduga terkait dengan pembakaran hutan di Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membatasi akses perusahaan tersebut terhadap sumber pendanaan.
Hal itu disampaikan Anggota Parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia mendesak Malaysia melayangkan protes diplomatik yang tegas atas berulangnya kabut asap lintas batas negara serta mendorong respons bersama di tingkat regional.
Menurutnya, pencemaran udara akibat kabut asap telah mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu kegiatan pendidikan anak-anak.
Desakan tersebut muncul di tengah memburuknya kondisi kabut asap yang mendorong penutupan seluruh sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Putrajaya pada Selasa (13 Oktober).
Penutupan sekolah juga berlaku di sejumlah wilayah Selangor dan Pahang, sementara sekolah di negara bagian lainnya tetap beroperasi seperti biasa.
Bulan lalu, status darurat ditetapkan di Serian, Sarawak, setelah Indeks Pencemaran Udara (API) mencapai angka 521.
“Malaysia harus melakukan lebih dari sekadar menghubungi Presiden Indonesia. Kita perlu menyampaikan protes diplomatik yang jelas, didukung ASEAN, khususnya negara-negara yang terdampak kabut asap seperti Singapura,” kata Syed Saddiq saat membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia.
Ia juga meminta lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura, termasuk Maybank, CIMB, dan DBS, memastikan perusahaan yang terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak lagi memperoleh akses pendanaan melalui pasar keuangan kedua negara.
“Kita harus menekan mereka pada aspek yang paling merugikan. Jika perusahaan terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, mereka tidak boleh mendapatkan akses ke pasar modal atau pinjaman dari lembaga keuangan kita,” tegasnya.
Selain itu, Syed Saddiq mendorong Malaysia mempertimbangkan penerapan undang-undang serupa dengan Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura. Aturan tersebut memungkinkan tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab menyebabkan kabut asap lintas batas negara.
Ia menegaskan, perusahaan Malaysia yang terbukti terlibat dalam aktivitas serupa juga harus ditindak. Menurutnya, persoalan kabut asap tidak boleh semata-mata dipandang sebagai perselisihan antara Malaysia dan Indonesia.
Syed Saddiq turut memperingatkan bahwa penutupan sekolah akibat kabut asap berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Kelompok tersebut dinilai paling rentan terdampak karena tidak semua keluarga memiliki laptop, tablet, atau akses internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu paling terdampak karena mereka mungkin tidak memiliki laptop atau tablet untuk mengakses pendidikan daring. Penutupan sekolah yang berulang dapat memperburuk ketertinggalan pembelajaran,” ujarnya.
