Sultrabisa – Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dipastikan bukan berkaitan dengan pemeriksaan perkara maupun tindak lanjut temuan pelanggaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto, menyebut kedatangan KPK merupakan agenda monitoring dan evaluasi rutin melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
“Rakor kemarin itu sebenarnya rakor biasa yang dilakukan KPK. Kalau dibilang ada temuan, itu sama sekali tidak ada. Yang dilakukan adalah monitoring, controlling, surveillance, dan pencegahan,” ujar Sahuriyanto, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, pemantauan KPK mencakup delapan sektor intervensi, mulai dari perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga manajemen ASN. Selain itu, pengawasan juga menyasar penguatan APIP, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Sahuriyanto menegaskan, mekanisme tersebut ditujukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, bukan melakukan pemeriksaan terhadap kasus tertentu.
Rakor turut melibatkan DPRD Kota Kendari, khususnya dalam pembahasan tata kelola penganggaran dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. KPK menekankan agar usulan pokir benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom-up dan tercatat secara digital sehingga prosesnya dapat dipantau secara transparan.
Ia berharap monitoring dan pembinaan berkala tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk semakin tertib dalam bekerja, memperkuat transparansi, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
