kendari, sultrabisa – Kelancaran pelayanan publik di era digital tak cukup hanya mengandalkan aplikasi. Koneksi internet yang stabil, kapasitas jaringan yang memadai, dan pemerataan akses di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi kebutuhan mendasar.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari. Untuk mendukung kinerja pemerintahan, Diskominfo mengusulkan penambahan kapasitas bandwidth serta peningkatan infrastruktur jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat optimalisasi penggunaan internet yang dipimpin Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, di Ruang Rapat Kantor Diskominfo, Selasa (13/10/2026).
Rapat itu tidak sekadar membahas koneksi internet, tetapi juga mengevaluasi kebutuhan jaringan di masing-masing OPD agar pemanfaatannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kerja.
Salah satu poin yang mengemuka adalah perlunya penambahan kapasitas bandwidth untuk mengakomodasi kebutuhan konektivitas perangkat daerah. Selain itu, penerapan manajemen bandwidth diusulkan agar distribusi akses internet lebih terukur dan tidak bertumpu pada satu pola penggunaan untuk seluruh OPD.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengatakan optimalisasi jaringan merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja aparatur sekaligus mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Melalui koordinasi bersama OPD, kita berupaya meningkatkan kualitas layanan internet agar semakin optimal dalam mendukung kinerja aparatur dan percepatan transformasi digital Pemerintah Kota Kendari,” ujarnya.
Tak hanya kapasitas jaringan, kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian. Diskominfo mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana internet, baik di kawasan Balai Kota Kendari maupun di kantor-kantor OPD yang berada di luar kawasan tersebut.
Penambahan perangkat pendukung, termasuk access point, turut dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koneksi di lokasi yang membutuhkan penguatan jaringan.
Tantangannya, peningkatan jaringan harus benar-benar terasa dalam pelayanan. Sebab, internet yang stabil bukan semata kebutuhan administratif perkantoran. Konektivitas yang baik juga berperan dalam memperlancar pengurusan dokumen kependudukan, pelayanan perizinan, pengelolaan keuangan daerah, hingga koordinasi antarinstansi.
Ketika jaringan mengalami kendala, proses kerja berpotensi melambat. Dampaknya bukan hanya dirasakan aparatur, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan efisien.
Karena itu, penambahan bandwidth perlu berjalan seiring dengan pemetaan kebutuhan setiap OPD, pemerataan kualitas jaringan, serta pengelolaan penggunaan internet yang tepat sasaran.
Rapat tersebut turut melibatkan perwakilan sejumlah OPD, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda, Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Perwakilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPM-PTSP, BKPSDM, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari juga hadir dalam koordinasi tersebut.
Melalui pembahasan lintas perangkat daerah ini, Diskominfo mendorong penguatan jaringan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing OPD.
